Dirut Jadi Tersangka, Waskita Karya (WSKT) Lakukan Pemberhentian Sementara Destiawan Soewardjono

PT Waskita Karya (Persero) Tbk (WSKT) menyampaikan bahwa manajemen telah melakukan pemberhentian sementara Direktur Utama Perseroan yakni Destiawan Soewardjono. Hal itu dilakukan perseroan dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

SVP Corporate Secretary WSKT, Ermy Puspa Yunita, menuturkan, hal itu sehubungan dengan Surat Nomor 13/RHS/WK/DK/2023 perihal Pemberitahuan Pemberhentian Sementara Direktur Utama serta Penunjukan Direksi Pengganti Sebagai Pelaksana Tugas Direktur Utama PT Waskita Karya (Persero) Tbk oleh Dewan Komisaris Perseroan.

"Pemberhentian Sementara Sdr. Destiawan Soewardjono efektif per tanggal 29 April 2023." kata Ermy, dalam keterangan tertulisnya, Selasa (2/5).

Sehubungan dengan hal tersebut, ia menambahkan, merujuk Anggaran Dasar Perseroan Pasal 11 Ayat 20 dapat diinformasikan bahwa Dewan Komisaris Perseroan telah menunjuk Direktur HCM, Pengembangan Sistem dan Legal PT Waskita Karya (Persero) Tbk sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) untuk menggantikan tugas, wewenang dan tanggung jawab Direktur Utama Perseroan berdasarkan surat tersebut diatas.

"Selanjutnya, Pemberhentian Sementara tersebut akan ditindaklanjuti sesuai peraturan yang berlaku," ujarnya.

Seperti diketahui, Kejagung menetapkan Destiawan Soewardjono sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dalam penyimpangan penggunaan fasilitas pembiayaan dari beberapa bank yang dilakukan PT Waskita Karya (persero) Tbk dan PT Waskita Beton Precast, Tbk, Kamis (27/4/2023).

Terkait hal tersebut, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mendukung langkah penegakan hukum yang dilakukan Kejaksaan Agung (Kejagung), termasuk saat menetapkan Direktur Utama PT Waskita Karya (Persero) Destiawan Soewardjono sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam penyimpangan penggunaan fasilitas pembiayaan dari beberapa bank.

"Kementerian BUMN menghormati proses hukum yang berlaku," ujar Erick di Jakarta, Sabtu (29/4/2023).

"Peristiwa ini sudah sepatutnya juga menjadi peringatan kepada BUMN lain untuk benar-benar bekerja secara profesional dan transparan sesuai dengan peta jalan yang telah ditetapkan," kata Erick. (end)

Sumber: iqplus-

Informasi lengkap pasar saham ada di Website Saham Online.  

Materi belajar trading dan investasi saham ada di Channel Youtube Saham Online.