Kementerian Perhubungan (Kemenhub) tetap berkomitmen untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur transportasi dengan konsep Indonesia sentris, yaitu pembangunan di seluruh wilayah Indonesia.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan konsep tersebut akan dapat mewujudkan konektivitas antarwilayah yang mampu menyatukan masyarakat di seluruh Indonesia.
"Dengan adanya konektivitas antarwilayah yang baik, mobilitas manusia maupun distribusi barang kian cepat dan lancar sehingga dapat tumbuh sentra-sentra ekonomi baru di berbagai bidang, di berbagai daerah. Keberadaan infrastruktur transportasi juga dapat menyerap tenaga kerja, serta memberikan nilai tambah ekonomi masyarakat," kata Budi Karya dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.
Ia juga memaparkan sejumlah pembangunan infrastruktur transportasi yang telah berhasil diselesaikan pada 2021, diantaranya yaitu KRL Jogja-Solo, Bandara Kuabang Halmahera Utara, Bandara Haji Muhammad Sidik Muara Teweh Kalimantan Tengah dan KA Bandara YIA Kulonprogo.
Selain itu, Jalur Layang Stasiun Manggarai Jakarta, Bandara Mopah Merauke Papua, Terminal Multipurpose Wae Kelambu Pelabuhan Labuan Bajo, Bandara Tebelian Sintang Kalimantan Barat, dan Bandara Ngloram Cepu Jawa Tengah.
Adapun sejumlah infrastruktur yang masih berjalan pada 2021, diantaranya yaitu Terminal Tipe A (Amplas Medan, Tirtonadi Jateng), pembangunan Pelabuhan Ambon Baru serta pelabuhan Penyeberangan di Nusa Penida, Bali dan di beberapa tempat lainnya (Kaimana, Batanta, Weda, Salawati, Bade).
Selanjutnya, pembangunan Pelabuhan Palembang Baru Tanjung Carat, Jalur Ganda KA Manggarai-Cikarang, pengembangan Pelabuhan Anggrek Gorontalo Utara, KA Cepat Jakarta-Bandung dan pembangunan Bandara Mentawai Baru.
Kemudian, pembangunan Jalur KA Makassar-Parepare, pembangunan Bandara Siboru Fakfak, Jalur Ganda Ka Bogor-Sukabumi, pembangunan Bandara Rendani Manokwari, LRT Jabodebek, dan reaktivasi Bandara Tunggul Wulung.
Ia menambahkan peningkatan kualitas pelayanan di sektor transportasi juga terus dilakukan, antara lain melalui pemberian subsidi tarif pelayanan angkutan (Buy The Service di 3 kota, subsidi PSO udara, laut dan kereta api perintis) serta penanganan Angkutan barang ODOL (Overdimension dan Overload).
Kemudian, juga dilakukan perizinan online/digitalisasi pelayanan (andalalin, sitolaut, dsb), penerapan kebijakan pertukaran Anak Buah Kapal (ABK) di masa pandemi COVID-19 dan pembukaan lintasan penyeberangan dari Banyuwangi ke NTB.
Selain itu, pelatihan khusus kepada operator untuk penanganan penyandang disabilitas pengguna jasa transportasi, pelayanan Ship To Ship di daerah 3TP (Pulau Nipa), dan peningkatan pelayanan untuk jembatan timbang.
Dalam kesempatan ini, ia juga optimistis penyerapan anggaran di Kementerian Perhubungan bisa mencapai kisaran 96 persen pada akhir tahun 2021, meski pagu anggaran sempat direfocusing untuk penanganan COVID-19.(end/ant)
Komentar
Posting Komentar