Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyebutkan realisasi insentif fiskal program pemulihan ekonomi nasional (PEN) bidang kesehatan melalui kepabeanan dan cukai mencapai Rp7,14 triliun sejak 1 Januari hingga 19 November 2021.
"Insentif ini diberikan terutama untuk impor alat kesehatan, vaksin, dan dunia usaha yang lain," kata Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN KITA Edisi November 2021 secara daring di Jakarta, Kamis.
Meski begitu, dirinya berharap insentif fiskal tersebut bisa diturunkan jika kebutuhan produksi alat kesehatan dan vaksin bisa dilakukan di dalam negeri.
Secara rinci, insentif fiskal impor alat kesehatan tercatat sebesar Rp1,72 triliun untuk nilai impor Rp8,83 triliun dengan tiga alat kesehatan terbesar yakni alat tes PCR, obat antivirus, dan ventilator.
Sri Mulyani melanjutkan insentif fiskal impor vaksin mencapai Rp5,42 triliun yang diberikan kepada impor senilai Rp29,86 triliun untuk impor 342,55 juta dosis (49 persen masih berbentuk bulk).
Lebih lanjut, insentif fiskal dunia usaha diberikan sebesar Rp7,36 miliar untuk insentif tambahan kawasan berikat (KB) dan fasilitas kemudahan impor tujuan ekspor (KITE).
Meski terdapat insentif yang cukup signifikan, ia menilai realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai masih sangat memuaskan yakni Rp205,78 triliun pada Januari hingga Oktober 2021 atau 95,73 persen dari target APBN, tumbuh 25,47 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2020.
Bea masuk juga tumbuh 16,83 persen dipengaruhi tren kinerja impor nasional yang terus meningkat, serta bea keluar melonjak 868,61 persen didorong peningkatan volume ekspor dan harga komoditi tembaga, bauksit dan produk kelapa sawit.(end/ant)
Komentar
Posting Komentar