KONTAN.CO.ID - Program jaringan gas rumah tangga (jargas) terus dipacu. Pemerintah, melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menjadikan program jargas sebagai salah satu prioritas.
Pada tahun 2020, Kementerian ESDM menargetkan pembangunan infrastruktur jaringan gas bumi untuk rumah tangga sebanyak 266.070 sambungan rumah (SR). Untuk target tersebut, Kementerian ESDM mengalokasikan anggaran sebesar Rp 3,03 triliun.
Anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Jugi Prajogio mengungkapkan, pada tahun depan pemerintah masih mengandalkan subholding gas BUMN, PT Perusahan Gas Negara Tbk (PGN) untuk menopang program jargas. "Untuk 2020, PGN masih dominan sebagai badan usaha yang akan membangun dan mengoperasikan jargas," kata Jugi saat dihubungi Kontan.co.id, Kamis (28/11).
Emiten dengan kode saham PGAS itu pun siap tancap gas memacu program jargas. Sekretaris Perusahaan PGN Rachmat Hutama mengatakan, saat ini PGN sudah mengelola lebih dari 500.000 pelanggan di segmen rumah tangga.
Sebaran pengelolaan jargas PGN terdapat di 52 kota/kabupaten di 16 provinsi. Berdasarkan roadmap pembangunan jargas 2019, konstruksi tambahan jargas dengan dana APBN di 18 kota berkisar 74.000 SR. Sedangkan total pengelolaan jargas sampai akhir tahun 2019 sebanyak 517.000 SR.
Dengan tambahan tersebut, Rachmat menyampaikan bahwa kontribusi segmen rumah tangga akan terus bertumbuh. Adapun untuk saat ini, segmen jargas rumah tangga memegang porsi 0,5% dari keseluruhan volume gas yang dikelola PGN. "Dari segi pendapatan, pelanggan rumah tangga menyumbang 0,38%," sambung Rachmat.
Berdasarkan kondisi saat ini, sambung Rachmat, hingga saat ini realisasi volume gas yang disalurkan untuk segmen jargas sebesar 8,6 mmscfd untuk 324.000 SR. Dalam memacu pembangunan jargas ini, Rachmat menerangkan bahwa PGN akan menerapkan strategi untuk menjawab tiga tantangan utama, yakni perencanaan, pembangunan, dan pengelolaan.
Dalam tahap perencanaan, Rachmat menjelaskan bahwa penetapan kota/kabupaten harus direncanakan secara integral dengan perencanaan pengembangan infrastruktur, neraca gas dan tingkat kebutuhan masyarakat. "Sehingga dengan perencanaan yang tepat diharapkan tujuan utama dari program jargas untuk mengurangi defisit neraca perdagangan dapat dicapai dikarenakan direncanakan secara berkelanjutan," jelasnya.
Di tahap ini, Rachmat menyebut PGN akan menentukan kota/kabupaten yang akan dikembangkan sebagai City Gas melalui optimalisasi pembangunan dan pengembangan yang ke wilayah paling efisien, namun tetap memperhatikan keadilan akses energi sesuai dengan kebutuhan, ketersediaan pasokan di sekitar wilayah dan optimalisasi sebaran titik manfaat.
Untuk tahap pembangunan, Rachmat bilang PGN membutuhkan kerja sama seluruh stakeholder untuk mencapai target, lantaran pembangunan infrastruktur sangat padat modal, padat karya dan tingkat mobilisasi tinggi yang sering bersinggungan dan rawan konflik sosial. "Butuh komitmen semua pihak dari regulator, badan usaha dan pemerintah daerah setempat termasuk kemudahan perijinan untuk menyukseskan proses pembangunan," imbuh Rachmat.
Sedangkan untuk pengelolaan operasional, Rachmat menekankan harga jual gas harus sesuai dengan keekonomian masing-masing pelanggan. Menurut Rachmat, untuk menggendong keekonomian jargas dibutuhkan insentif, yang mana infrastrukturnya dapat digunakan untuk melayani sektor komersial di sekitar wilayah jargas. "Sehingga diberlakukannya subsidi silang dapat menjaga sustainability pengelolaan jargas ke depan," ujarnya.
Terkait harga, Jugi mengatakan bahwa pihaknya akan menjaga harga jargas bisa di bawah harga pasaran LPG baik 3 kg maupun 12 kg. Jugi memberikan gambaran, untuk harga Jargas golongan Rumah Tangga 1 atau pun Pelanggan Kecil 1, harga jargas berada di kisaran Rp 4.250 per M3. "Harga LPG 3 kg sekitar Rp 5.000 per M3. jadi harga jargas lebih murah dari harga pasar (LPG)," sebutnya.
Sebelumnya, Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Djoko Siswanto menyebutkan, pembangunan jargas memang diharapkan mampu menekan konsumsi LPG 3 kg yang masih disubsidi Pemerintah.
Dengan asumsi satu rumah tangga mengkonsumsi 2 tabung LPG 3 kg per bulan, maka jargas tahun depan bisa menghemat konsumsi LPG sebanyak 21,13 ribu metrik ton (MT).
Menurut Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Komaidi Notonegoro, program jargas penting untuk meningkatkan pemanfaatan gas domestik dan juga menekan penggunaan LPG. Alhasil, berkurangnya penggunaan dan impor LPG akan mendatangkan dampak positif secara makro, baik untuk APBN maupun moneter.
