Langsung ke konten utama

PTPP digugat mandor dan vendor proyek, ini jawaban manajemen


Satu lagi perusahaan tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) dibawa ke meja hijau. PT PP Tbk (PTPP) harus menghadapi gugatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan vendor dan mandor proyek. 

Gugatan terhadap PTPP ini terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 1 Oktober 2020 dengan nomor 321/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt.Pst. 

Pemohon PKPU tersebut adalah Budi Darmawan dan CV Prima. Dalam petitumnya, kedua pemohon ini meminta pengadilan menerima dan mengabulkan permohonan PKPU terhadap PTPP. 

PTPP mengakui, informasi PKPU tersebut benar adanya. 

Dalam keterbukaan informasi kepada BEI, Rabu (7/10), PTPP menjelaskan, pemohon Budi Darmawan merupakan mandor di beberapa proyek perseroan. Antara lain untuk proyek Swissbell Inn Surabaya, serta Proyek Transmart Malang. 

Sementara CV Prima merupakan vendor untuk beberapa proyek PTPP seperti Hotel Labersa, proyek Sentul, dan proyek JP Kendari. 

PTPP menjelaskan kronologis perseteruan dengan para pemohon. 

- Pada tanggal 24 Agustus 2020, CV  Prima menyampaikan surat somasi melalui Kuasa Hukum, Kantor Hukum TAG & Co Lawyers terkait dengan pembayaran sisa kewajiban. 

- Pada tanggal 31 Agustus 2020, PTPP menanggapi somasi tersebut yang pada intinya, perseroan menawarkan penyelesaian sisa kewajiban.

- Lalu, pada tanggal 11 September 2020, Kuasa Hukum Budi Darmawan dan CV Prima menyampaikan surat somasi III terkait dengan sisa kewajiban perseroan.

- Bahwa pada tanggal 24 September 2020, PTPP kembali menanggapi somasi tersebut yang pada intinya menawarkan penyelesaian sisa kewajiban

- Pada tanggal 30 September 2020, Budi Darmawan dan CV Prima melalui Kuasa Hukumnya menyampaikan permohonan PKPU terhadap PTPP dengan No. Perkara: 321/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

- Pada tanggal 2 Oktober 2020, seluruh sisa kewajiban PTPP terhadap Budi Darmawan dan CV Prima telah dibayarkan, kecuali terhadap Proyek Transmart Malang lantaran ada perbedaan jumlah outstanding, sehingga perlu dilakukan verifikasi terlebih dahulu dan paling lambat akhir bulan Oktober 2020 diselesaikan.

- Pada tanggal 05 Oktober 2020, PTPP menyampaikan surat pemberitahuan terkait dengan pelunasan sisa kewajiban dan permintaan pencabutan permohonan PKPU (Surat No. 394/EXT/PP/DVFINACC/2020)

"Penyebab terjadinya ini dikarenakan kondisi perseroan akibat pandemi Covid-19," tulis Sekretaris Perusahaan Yuyus Juasa dalam keterbukaan informasi, Rabu (7/10). Tapi, PTPP bilang, kondisi keuangan dan operasional perusahaan tidak terdampak dengan PKPU Sementara ini.

Dengan begitu, nilai material kewajiban PTPP terhadap pemohon sebesar Rp 1,75 miliar. Namun, PTPP sudah membayarkan kewajiban sebesar Rp 915 juta. 

PTPP terus berkomunikasi dengan para pemohon melalui kuasa hukumnya. "Perseroan akan melakukan pelunasan kewajiban selambat-lambatnya tujuh hari sejak tanggal Pencabutan Permohonan PKPU di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat," tulis PTPP.

Sumber: KONTAN

Komentar

Saham Online di Facebook

Postingan populer dari blog ini

Berapa Harga Rights Issue BRI? Ini Kata Bos BRI

Manajemen PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) saat ini masih belum menentukan harga pelaksanaan penambahan modal dengan memberikan hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD/rights issue) perusahaan. Direktur Keuangan BRI Viviana Dyah Ayu Retno K. mengatakan untuk menentukan harga pelaksanaan rights issue ini, perusahaan akan mempertimbangkan faktor makro dan industri serta kinerja dan fluktuasi harga saham perusahaan. Selain itu juga, mempertimbangkan masukan dari pemegang saham. "Harga akan disampaikan kalau sudah proses registrasi ke OJK [Otoritas Jasa Keuangan] dan akan dipublikasikan dalam prospektus untuk penetapan harga pricing-nya," kata Viviana dalam konferensi pers usai RUPSLB BRI, Kamis (22/7/2021). Berdasarkan prospektus yang disampaikan perusahaan, harga pelaksanaannya paling sedikit sama dengan batasan harga terendah saham yang diperdagangkan di pasar reguler dan pasar tunai sebagaimana diatur Peraturan Nomor II-A tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas. Adapun a

Cara Membaca Candlestick Saham

Cara membaca candlestick saham sebenarnya cukup mudah dan tidak perlu banyak menghafal. Anda cukup memahaminya saja secara garis besar, maka akan sukses membaca candlestick saham.  Di grafik atau chart saham, kita menemui puluhan pola saham yang berbeda. Di sana ada  Three Black Crows, Concealing Baby Swallow, Unique Three River Bottom dan lain sebagainya. Jika anda harus menghafalkannya, maka akan membutuhkan tenaga yang banyak. Maka dengan artikel ini harapannya Anda mampu cara memahami atau membaca candlestick saham dengan mudah. Dasar-dasar dalam Membaca Candlestick Saham Buyer Versus Seller Sebelum kita mulai mendalami elemen-elemen penting untuk analisa candlestick, kita harus punya cara pandang yang benar terlebih dulu. Anggap saja pergerakan harga itu terjadi karena perang antara Buyer dan Seller. Setiap candlestick adalah suatu pertempuran selama masa perang, dan keempat elemen candlestick menceritakan siapa yang unggul, siapa yang mundur, siapa memegang kontr

Buyback Saham BBNI, SCMA, ROTI, MEDC dan PALM

Sejumlah emiten berencana membeli kembali saham atawa buyback. Sepanjang bulan Juli 2021, sudah ada lima emiten yang mengumumkan akan melakukan buyback. Terbaru, ada PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI) yang mengalokasikan dana maksimal hingga Rp 1,7 triliun untuk pembelian kembali saham. Adapun buyback yang akan dilakukan pada periode 22 Juli 2021 hingga 21 Oktober 2021 itu akan membeli sebanyak-banyaknya 20% dari jumlah modal disetor dan paling sedikit 7,5% dari modal disetor. Dalam keterbukaan informasinya, manajemen emiten perbankan plat merah itu mengungkapkan, saham BBNI mengalami tekanan jual di pasar akibat sentimen Covid-19. Sahamnya melorot 25% secara year to date (ytd) menjadi Rp 4.640 per 30 Juni 2021. " Tekanan jual di pasar akibat sentimen Covid-19 tersebut membuat saham BNI undervalued dengan Price to Book Value (PBV) per 30 Juni 2021 sebesar 0,75 kali atau telah jauh berada di bawah rata-rata PBV selama 10 tahun yang sebesar 1.60 kali," seperti yang tertulis da