Alasan S&P Beri Peringkat Layak Investasi kepada Indonesia

Alasan S&P Beri Peringkat Layak Investasi kepada Indonesia

--

Berdasarkan kajian S&P yang dikutip di Jakarta, Jumat, penaikan peringkat utang Indonesia tersebut karena berkurangnya risiko fiskal seiring lebih realistisnya postur anggaran pemerintah. S&P mengatakan dengan postur anggaran fiskal yang lebih realistis, maka potensi pelebaran defisit anggaran dapat menurun secara signifikan.

"Langkah ini juga dapat mengurangi risiko peningkatan rasio utang pemerintah dan beban pembayaran bunga," tulis S&P dalam kajiannya.

S&P juga mempertimbangkan rasio utang Indonesia terhadap PDB yang berada dalam level moderat di kisaran 30 persen.

Perbaikan kinerja fiskal atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pemerintah menjadi hal yang mendapat banyak sorotan dari S&P. Kebijakan amnesti pajak selama setahun terakhir diperkirakan akan meningkatkan penerimaan negara, yang dibarengi dengan kebijakan pengeluaran atau belanja negara yang lebih terkendali.

S&P juga mengapresiasi otoritas moneter Bank Indonesia yang dinilai dapat menjaga laju pertumbuhan ekonomi, dengan mengurangi dampak dari gejolak ekonomi dan keuangan global kepada stabilitas makroekonomi Indonesia.

Inflasi di Indonesia, menurut S&P, dapat dijaga dan sejalan dengan negara mitra dagang utama. Selain itu, independensi BI dalam menjaga pencapaian target kebijakan moneter. Penggunaan instrumen berbasis pasar dalam implementasi kebijakan moneter semakin besar, disertai penerapan fleksibilitas nilai tukar Rupiah yang semakin meningkat.

Menyikapi kajian S&P, Gubernur BI Agus Martowardojo mengatakan Indonesia semakin diakui oleh dunia internasional terkait keberhasilan dalam menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

"Optimisme terhadap perkembangan ekonomi Indonesia ini juga dirasakan oleh pelaku pasar dan pemangku kepentingan lainnya. Untuk itu, BI akan terus menjaga stabilitas makroekonomi guna mendukung berlanjutnya upaya reformasi struktural Pemerintah dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif." kata Agus.