Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan realisasi anggaran program pemulihan ekonomi nasional (PEN) hingga 25 November 2020 mencapai Rp431,54 atau 62,1 persen dari pagu Rp695,2 triliun.
"Kami masih akan melihat hingga Desember yang terealisasi plus dana cadangan untuk vaksin totalnya mencapai lebih dari Rp664 triliun," katanya dalam konferensi pers bersama BNPB di Jakarta, Senin.
Sri Mulyani merinci bidang kesehatan terealisasi 41,2 persen dari pagu Rp97,9 triliun yaitu Rp40,32 triliun meliputi insentif tenaga kesehatan (nakes) pusat dan daerah Rp5,55 triliun, santunan kematian nakes Rp0,04 triliun, gugus tugas Rp3,22 triliun, belanja penanganan Rp25,03 triliun, bantuan iuran JKN Rp2,7 triliun, serta insentif perpajakan Rp3,78 triliun.
"Apabila masih ada bidang kesehatan yang belum terserap maka dia akan dilakukan pencadangan untuk pembiayaan vaksin kita," ujarnya.
Ia menuturkan saat ini Kementerian Keuangan bersama Kementerian Kesehatan dan Kementerian BUMN sedang menghitung jumlah vaksin yang akan diadakan untuk akhir tahun ini hingga awal tahun depan.
"Kita dengan Kementerian Kesehatan dan Kementerian BUMN tengah menghitung berapa jumlah populasi dan segmen populasi mana yang akan diprioritaskan," katanya.
Untuk perlindungan sosial terealisasi Rp207,8 triliun atau 88,9 persen dari pagu Rp233,69 triliun meliputi PKH Rp36,71 triliun, kartu sembako Rp39,71 triliun, bantuan sembako Jabodetabek Rp6,44 triliun, dan bantuan sembako non-Jabodetabek Rp33,33 triliun.
Kemudian, kartu prakerja Rp19,9 triliun, diskon listrik Rp9,74 triliun, BLT dana desa Rp19,17 triliun, bansos tunai penerima sembako Rp4,5 triliun, bansos beras bagi penerima PKH Rp5,26 triliun, subsidi gaji Rp28,15 triliun, subsidi kuota Kemendikbud Rp3,31 triliun, dan subsidi gaji guru honorer Kemendikbud Rp1,57 triliun.
Untuk bidang sektoral K/L dan pemda terealisasi Rp36,25 triliun atau 54,9 persen dari pagu Rp65,97 triliun meliputi padat karya Rp16,57 triliun, insentif perumahan Rp0,07 triliun, DID pemulihan ekonomi Rp4,95 triliun, DAK Fisik Rp7,29 triliun, pinjaman daerah Rp1,32 triliun, serta bantuan operasional pesantren Rp2,58 triliun.
Kemudian, perluasan PEN Kementerian PUPR Rp1,23 triliun, peta peluang investasi Rp0,003 triliun, komunikasi PEN Rp0,02 triliun, KLHK food estate dan mangrove Rp0,28 triliun, dampak COVID-19 naker Rp0,41 triliun, dai sertifikat dan bantuan operasional Rp0,03 triliun, ATR/BPN food estate Rp0,01 triliun, serta perluasan PEN Kementan Rp0,47 triliun.
Untuk insentif dunia usaha terealisasi Rp46,4 triliun atau 38,5 persen dari pagu Rp120,6 triliun meliputi PPh 21 DTP Rp2,99 triliun, pembebasan PPh 2 Impor Rp11,05 triliun, pengurangan angsuran PPh 25 Rp17,18 triliun, pengembalian pendahuluan PPN sebesar Rp4,32 triliun, serta penurunan tarif PPh badan Rp10,87 triliun.
Ia menyebutkan realisasi Rp46,4 triliun dinikmati oleh lebih dari 412 ribu perusahaan yaitu 131 ribu perusahaan insentif keringanan PPh Pasal 21 untuk karyawan, pembebasan PPh 22 Impor ada 14.600 wajib pajak, penurunan angsuran PPh Pasal 25 oleh 66.300 WP, serta pengembalian PPN oleh 2.200 perusahaan.
"Dengan adanya dukungan insentif ini dapat meringankan mereka dari sisi bagaimana mereka menghadapi karyawan yang berkurang jam kerjanya serta penjualan menurun. Ini lah yang kita gunakan instrumen APBN untuk bantu masyarakat," ujarnya.(end)
Sumber: IQPLUS
Komentar
Posting Komentar